Pasca kemerdekaan negara tercinta ini, bukan malah berbenah menjadi negara yang bergerak demi mensejahterahkan rakyat, tapi 3 tahun pasca kemerdekaan beberapa pemberontakan terjadi, bahkan hingga berdirinya 3 negara baru. Berikut adalah negara baru tersebut :
1.Republik Soviet Indonesia (RSI), 18 September 1948
Republik Soviet Indonesia atau lebih dikenal dengan Republik Negara Madiun, pada 18 September 1948 atau lebih dikenal dengan peristiwa Madiun, sering disebut-sebut sebagai pemberontakan komunis untuk merubuhkan pemerintah republik Indonesia yang baru berdiri sejak tiga tahun lalu. Tujuan Soekarno-Hatta menyingkirkan kaum komunis agar kedaulatan Indonesia diakui.
Sebab selama kekuatan komunis di Indonesia masih kuat, negara-negara Barat tidak akan mengakui kedaulatan republik yang baru berdiri 17 Agustus 1945 itu. Itu dia sebab kenapa Hatta mengeluarkan orang-orang kiri dalam pemerintahannya.
Kudeta yang dikenal sebagai “Madiun Affaire”. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya negara Republik Soviet (Komunis) Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan dukungan Menteri Pertahanan ketika itu. Namun Republik ini hanya dapat bertahan 10 hari (2 minggu), dan berakhir dengan tewasnya pimpinan mereka.
2.Negara Islam Indonesia (NII), 7 Agustus 1949
Berawal dari Komperensi Cisayong, 7-10 Februari 1948 di kampung Pamedusan, Desa Calicing, Kec. Cisayong, Tasikmalaya. Komperensi dihadiri oleh wakil-wakil KPK-PSII Jawa-Barat, Masyumi Jawa-Barat, GPII Priangan, Hizbullah-Muhammadiyah, Sabilillah Priangan, Majlis Perjuangan Oemat Islam (MPOI), Alim-Ulama: Kiyai Ghozali Tusi, Banten, yang tinggal di Jakarta dan Sayed Umar Bin Yasir, Garut dan juga wakil-wakil rakyat.
Secara de facto NII pada awalnya menguasai daerah Jawa-Barat sebelah Barat. Kemudian Sulawesi-Selatan di bawah Abdul Kahar Muzakkar, tahun 1952. Komandan Divisi IV Hasanuddin dan Kalimantan berada di bawah pimpinan Ibnu Hajar (1954). Selanjutnya Aceh menggabungkan diri ke dalam NII di bawah Pimpinan Tengku Muhammad Daud Beureuh, Panglima Divisi 5 Tengku Cik Ditiro Angkatan Perang Negara Islam Indonesia (APNII), September 1953.25 Inilah yang dimaksudkan dengan “Tiga Daerah Historis” daerah kekuasaan NII.
NII sebagaimana layaknya sebuah negara mempunyai: wilayah kekuasaan yang jelas, pemerintahan, rakyat dan tentara yang membela dan mempertahankan wilayahnya. Semua itu berlangsung hingga tahun 1962.
3.Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 Agustus 1949
Perundingan diplomasi untuk menuju Indonesia merdeka berlangsung secara berliku-liku. Penandatanganan naskah Renville, Lingkarjati, Naskah Roem-Van Royen, juga diselang-selingi dengan agresi militer Belanda dan gencatan senjata (cease-fire). Semua itu dapat disimpulkan hanya sebagai membawa kerugian besar bagi bangsa dan negara. Dapat disebut juga sebagai “kekalahan”, dimana presiden dan wakilnya (Soekarno-Hatta) ditangkap dan dibuang ke Bangka.
Kalau kita coba teliti, “kekalahan” tersebut bukan hanya berpangkal dari kurang pengalaman dalam berdiplomasi atau sebab sikap kenegarawan dari para pemimpin negara muda ini. Tetapi lebih disebabkan penggunaan bahasa diplomasi, yaitu bahasa penjajah (Belanda), bahasa yang menjiwai tuan besar bagi Belanda dan jiwa terjajah bagi diplomat Indonesia.
Di sini penting sekali peranan bahasa dalam suatu diplomasi. Konferensi Meja Bundar (KMB, Round Table Conference) adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat Belanda.
Republik Indonesia Serikat, disingkat RIS, adalah suatu negara federasi, sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
